Rp2,3 Triliun Hilang — DPW RAJAWALI Jawa Timur: KPK Harus Menanganinya, Jangan Biarkan Kasus Ini Senyap Tanpa Hasil! Rp2,3 Triliun Hilang — DPW RAJAWALI Jawa Timur: KPK Harus Menanganinya, Jangan Biarkan Kasus Ini Senyap Tanpa Hasil!

Rp2,3 Triliun Hilang — DPW RAJAWALI Jawa Timur: KPK Harus Menanganinya, Jangan Biarkan Kasus Ini Senyap Tanpa Hasil!

SURABAYA JATIM//LIDIKPERISTIWA.COM - Kabar dugaan korupsi pada proyek jaringan gas milik PT PGN Tbk menjadi sorotan luas. Kerugian negara diperkirakan mencapai Rp2,3 triliun, dan penyimpangan ini diduga berjalan sejak tahun 2018 hingga 2025. Yang paling mengagetkan, muncul indikasi kuat bahwa pihak-pihak yang berkedudukan di tingkat pusat juga terlibat di dalamnya.
 
Menyikapi hal ini, DPW Rangkulan Jajaran Wartawan dan Lembaga Indonesia (RAJAWALI) Jawa Timur menyampaikan sikap tegas. Menurut organisasi ini, nilai kerugian yang sangat besar dan rentang waktu yang panjang menunjukkan bahwa masalah ini tidak mungkin terjadi sendirian. Harus ada penelusuran mendalam sampai ke pihak yang memberi perintah, menyetujui, maupun menutup-nutupi fakta.
 
"Kita lihat sendiri, tujuh tahun berjalan, uang negara hilang triliunan rupiah. Kalau benar ada pihak pusat yang terlibat, harus tetap diperiksa dan dipertanggungjawabkan. Hukum itu berlaku sama, tidak ada beda antara pejabat pusat atau daerah, tidak ada jabatan yang kebal hukum," tegas Jatmiko Ketua DPW RAJAWALI Jawa Timur.
 
Lebih lanjut, pihak RAJAWALI Jawa Timur berharap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera mengambil alih penanganan kasus ini. Mengingat nilai kerugian yang sangat besar, dugaan keterlibatan pihak berwenang, serta kemungkinan jaringan yang luas, dianggap sangat perlu ditangani oleh lembaga yang berwenang dan memiliki kemampuan menyelidiki secara menyeluruh tanpa hambatan.
 
Berdasarkan aturan, setiap orang yang menyalahgunakan wewenang hingga merugikan negara bisa dijerat sanksi berat. Pegawai maupun pimpinan di lingkungan BUMN juga memiliki tanggung jawab hukum yang sama seperti pejabat negara.
 
Oleh karena itu, RAJAWALI Jawa Timur mendesak KPK, Kejaksaan Agung, dan Kepolisian untuk segera memeriksa semua pihak yang terindikasi, termasuk mereka yang berkedudukan di pusat. Jangan hanya memeriksa orang di lapangan saja, tapi telusuri sampai ke puncak aliran keputusan dan dana.
 
Selain itu, proses penyelidikan harus dilakukan secara terbuka. Masyarakat berhak tahu perkembangannya, siapa saja yang diperiksa, dan apa hasil akhirnya. Jangan sampai kasus sebesar ini berjalan diam-diam lalu lama-kelamaan hilang begitu saja tanpa kejelasan.
 
"Kami akan terus mengawasi kasus ini. Uang rakyat tidak boleh hilang tanpa sebab, dan tidak boleh ada pelaku yang lolos begitu saja," tambahnya.
 
Hingga berita ini diturunkan, Kejari Surabaya masih terus mendalami perkara ini dan belum menetapkan tersangka. Kami berharap pihak berwenang bekerja secara objektif, transparan, dan tuntas, agar kebenaran terungkap sepenuhnya serta keadilan benar-benar terwujud bagi seluruh masyarakat.

Publisher : TIM/RED
Penulis : TIM RAJAWALI
Ket Foto : Ilustrasi (Ist) 
 
 
Lebih baru Lebih lama